Pasca disahkannya undang-undang APBN-P yang diselenggarakan pada hari Senin (17/06/2013) membuat berbagai masyarakat cukup geram hingga pasca sidang pengesahan yang diselenggarakan di gedung DPR-RI ini membuat berbagai reaksi keras dari lapisan masyarakat. Aksi demonstrasi mewarnai jelang putusan pemerintah yang dianggap kurang tepat. Dengan disahkannya APBN-P tahun ini, maka sudah dipastkan harga BBM akan naik dan subsidi BBM akan disunat. Namun sampai saat ini belum ada kepastian besaran kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah berjanji akan menyampaikan besaran harga BBM pekan ini.
Wacana yang disampaikan oleh pemerintah seakan sedikit rancu alasan kenaikan harga BBM ini dipicu karena BBM subsidi dinilai tidak tepat sasaran sehingga BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan berkantung tebal, mobil-mobil mewah dan sebagainya.
Lantas apakah alasan ini bisa cukup diterima masyarakat? Tentunya ada sedikit keraguan dimana pelaksanaan program BBM bersubsidi ini seakan dilakukan pembiaran. Terbukti masih banyak ditemui mobil-mobil mewah datang ke SPBU dan mereka menuangkan BBM bersubsidi yang hal ini seharusnya hanya diperuntukkan bagi kalangan kurang mampu. Lantas pengawasan yang seperti apakah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengendalian program subsidi BBM ini?
Dengan dugaan APBN membengkak yang salah satunya diakibatkan oleh palaksanaan program subsidi BBM yang tidak tepat sasaran ini dan kemudian pemerintah terpaksa mencabut subsidi BBM dengan pengesahan undang-undang APBN-P beberapa hari yang lalu. Efek yang diakibatkan oleh naiknya harga BBM ini adalah melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok seperti sembako. Lantas apa upaya pemerintah untuk menanggulangi efek buruk akibat kenaikan harga BBM kali ini?
Ada lagi wacana bahwa demi mengurangi dampak yang terlalu besar dari kenaikan harga BBM, pemerintah akan menggelontorkan dana bantuan langusng berupa BLSM yang dibagi-bagikan kepada lebih dari 15,5 juta keluarga miskin yang bisa dicairkan di kantor pos terdekat dalam dua tahapan yaitu pada bulan Agustus dan September sebesar Rp. 600,000 per empat bulan.
Namun gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menganggap BLSM adalah program yang tidak mendidik masyarakat. Dengan memberikan uang tunai, dianggap akan mendidik masyarakat ke hal yang kurang baik. Jokowi menilai bantuan tersebut lebih baik dialokasikan ke usaha kecil dan menengah sehingga bisa benar-benar menyentuh ke lapisan ekonomi rakyat.
Senada dengan wakilnya, Ahok menilai alangkah baiknya alokasi dana tersebut digunakan untuk mengatur gejolak harga sembako yang pastinya akan berdampak langsung terhadap rakyat kecil.
"Yang lebih penting adalah mempertahankan harga sembako, pemerintah kan punya Bulog," kata Basuki Di Balai Kota DKI, Selasa, 18 Juni 2013, malam yang berhasil dikutip dari Tempo.
PDI-P pun mencurigai bahwa BLSM ini hanya untuk kepentingan menarik dukungan publik di pemilu 2014. Namun tuduhan tersebut selalu dibantah oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar