Terlambat atau memang Gak Niat? Sebuah pertanyaan yang selalu dikeluarkan oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap kinerja para pejabat pemerintah. Penanganan masalah selalu dilakukan saat masalah itu baru terjadi. Seperti halnya tentang pelayanan kesehatan di Indonesia.
Di Jakarta, baru-baru ini mendapatkan kabar yang sangat memilukan, terjadi pada pasangan Elias Setyonugroho dan Lisa Darawati yang harus menelan ludah, pasrah atas kepergian putri mereka ke pangkuan Sang Khaliq. Dera meregang nyawa akibat tidak mendapatkan pelayanan medis dari beberapa rumah sakit di Jakarta. Hanya berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Elias berkeliling ke beberapa rumah sakit besar di Jakarta guna mendaftarkan putri tercintanya untuk mendapatkan pelayanan medis segera akibat gangguan pernafasan. Dera lahir secara prematur di RS. Zahira, Jakarta Selatan. Akibat dari lahir prematur inilah, Dera mengidap penyakit semacam itu.
Akibat tidak memiliki biaya yang cukup, Ayah Dera, Elias bermaksut mendaftar putrinya ke RSCM dengan bermodalkan KTP dan KK, alasan pihak RSCM bahwa inkubator, atau tempat sudah penuh. Selain itu menurut beberapa media bahwa Dera masuk ke daftar antrean terakhir untuk menggunakan inkubator yang dimiliki oleh RSCM sampai 10 unit.
Tidak mendapatkan kabar segar dari RSCM, Elias kemudian mencoba ke beberapa Rumah Sakit dan ternyata lagi-lagi Elias harus gigit jari karena dari semua Rumah Sakit yang ia datangi semua menolaknya.
Hingga akhirnya Dera yang menahan penderitaan ini harus pasrah menghadap Sang Penciptnya akibat tidak segeranya mendapatkan pertolongan medis.
Lantas, seperti apakah pelayanan kesehatan di republik ini? Apakah memang orang kecil tidak boleh sakit?
Mendengar kabar semacam ini, gubernuh DKI Joko Widodo berencana akan mempercepat program kartu sehatnya yang pernah digembor-gemborkan beliau saat melakukan kampanye pemilukada DKI Jakarta beberaopa bulan yang lalu.
Ironi sekali saat kasus kematian Dera akibat tidak tanggapnya para rumah sakit untuk melakukan penanganan medis terhadap warga Indonesia yang sakit dan harus mendapatkan pertolongan cepat. Justru para pemagang kekuasaan, baik itu dari pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan dan Gubernur DKI hingga Kemeterian Kesehatan semuanya sedang pasang badan membela diri masing-masking.
Alasan yang selalu disampaikan, klise dan membosankan selalu mengatakan bahwa tidak adanya penolakan, kondisi rumah sakit penuh, dan alatnya tidak memadai. Inilah yang selalu menjadi jurus jitu bagi mereka-meraka yang saat dituding telat atau gagal menolong warganya yang sakit.
Harapan besar bagi rakyat yang sedang haus akan kemakmuran rakyat, pemerintah dan segala pihak-pihak yang terkait segera membenahi keburukan dan kebobrokan yang terjadi sehingga tidak ada lagi korban-korban berkelanjutan hanya karena alasan kemiskinan dan tidak punya biaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar